Mafia Kredit Perbankan Kapan Bisa Dihentikan?

0
108
views

Daulatdesa.com – Luar biasa ! Dari sejumlah catatan yang ada termasuk laporan langsung kepada saya, maupun laporan analisa ilmiah yang menggambarkan aneka praktek kejahatan perbankan di tanah air, tapi nyaris tak banyak terpublikasikan, bahkan jumlah perkara yang sampai pada proses peradilan dan diputus inkraht pun sangat sedikit dibanding dengan putusan pada jenis kejahatan  lain.

Entah bagaimana, di lingkungan perbankan terjadi banyak perilaku yang menjijikan dan menjadi salah satu sumber besar akumulasi kekecewaan maupun emosi warga masyarakat yang pada gilirannya bisa menjauhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahkan kepercayaan kepada Negara. Bagaimana tidak ?

Mengacu pada data dan informasi yang saya miliki, sampai hari ini masih banyak Korban akibat data yang tidak akurat (akibat kelalaian dari pihak lembaga keuangan yang tidak meng-up date informasi terbaru terkait informasi keadaan pinjaman seorang nasabah di lembaga keuangan}. Bahkan dari beragam investigasi, wajarlah jika perbankan menjadi sarang perilaku biadab yang berlangsung dengan / melalui data / informasi yang tersimpan di lembaga perbankan, walau dilakukan pengawasan berkala setiap bulan oleh BI (Sekarang oleh OJK) .

Akurasi data menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan SID, bagi pihak bank/kreditur selaku pelapor informasi dan Bank Indonesia selaku pihak pengawas berlangsungnya aktivitas perbankan. Kedua pihak ini dituntut untuk selalu bersinergi melakukan kontrol kualitas data yang diinput pada SID secara teratur.

Namun yang terjadi pada korban antara lain, salah mencantumkan penilaian kolektabilitas debitur, data tertukar, penggunaan data tanpa persetujuan nasabah / debitur, dll yang  mana data tersebut akan terpulihkan hanya ketika nasabah / debitur korban melapor, tanpa tahu sejak kapan terjadi kesalahan dan bagaimana dampak, respon maupun penyelesaian nasabah lain yang tertukar.

Apakah korban melapor ke polisi, ajukan pengaduan pakai UU Perlindungan konsumen? Sayangnya, bahkan ada yang telah menyampaikan pengaduan, namun percuma ke OJK karena nanti ujungnya terpaksa “damai” ?

Hal-hal yang diuraikan di atas dapat saya simpulkan telah menjadi sebuah fenomena yang tidak boleh terus dibiarkan, apalagi dunia perbankan ini termasuk fenomena kebiadaban perilaku di dalamnya, telah semakin berkembang. Bahkan walaupun saat ini di negara kita sudah hadir lembaga perbankan syariah. Kita tahu bahwa perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang mengelola dana masyarakat berdasarkan perjanjian menurut hukum islam.

Saat ini di kantor hukum yang saya pimpin banyak sekali memperoleh keluhan bahkan persoalan hukum yang diterima dari beragam latar belakang  nasabah. Dan sebagai kuasa hukum maupun penasehat hukum dari klien kami, saya menangani kasus berlatar dugaan “kejahatan perbankan” juga tentang kasus tuntutan ganti rugi, yang menunjukkan fenomena kebiadaban ini masih terus berlangsung. Dan sepertinya dibiarkan menjadi penyakit kronis. Data lebih lengkap tentang kebusukan dan kebiadaban tak sedikit dalam perbankan ini sesungguhnya sudah dimiliki saat ini.

Walau kita ketahui bahwa tiap orang yang pernah mengajukan kredit ke sistem keuangan di Indonesia, sejarah dan status pembayarannya akan tercatat.

Namun banyak laporan atau keluhan dan fakta kejadian yang saya terima, juga studi terbaru yang menyebutkan bahwa satu dari empat generasi milenial (atau sekitar 23%) memiliki utang kartu kredit selama satu tahun terakhir. Satu dari 10 milenial yang berumur antara 23-38 juga pernah memiliki tunggakan kartu kredit dalam lima tahun terakhir.

Demikianlah terasa ada Kekosongan Hukum, Pembiaran atau Bagian dari Permainan?Sampai kapankah kebiadaban para Penanggung Jawab Catatan Nasabah / Debitur Perbankan ini akan berhenti/dihentikan?

Penulis, Charles HM Siahaan SH, Praktisi hukum, Badan Pendiri dan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Daulat Desa dan Gerakan Kebajikan Pancasila.

Tinggalkan Balasan