Mafia Kredit Perbankan, Kapan Bisa Dihentikan? (Bagian 2)

0
124
views

Daulatdesa.com, Jakarta – Seorang ibu rumah tangga, sebut saja Nensy, yang berniat membantu pendapatan suaminya untuk kelangsungan biduk rumah tangganya pernah mencoba mengajukan kredit (pinjaman uang) penambahan modal usaha kecilnya senilai Rp100 juta pada sebuah Bank Perkreditan Rakyat di daerah Yogyakarta.

Namun, sekalipun ia dinilai dan dinyatakan layak untuk menerima pinjaman dan mempunyai kesanggupan membayar cicilan, ternyata Nensy harus gigit jari, sebab dirinya dilaporkan sebagai seorang debitur pada bank syariah tertentu yang memiliki tunggakan dan dinilai dengan kategori “Kolektabilitas-5” atau “kredit macet”.

Maka sirnalah semua impiannya untuk memperoleh tambahan penghasilan dari keuntungan pengembangan usahanya. Lebih mengejutkan lagi, Ibu Nensy dinyatakan memiliki pinjaman senilai lebih dari Rp1,3 miliar dengan agunan sebuah bangunan ruko di daerah Klaten. Dan dengan semua bunganya, tunggakan kreditnya itu telah menjadi Rp2,5 miliar lebih.

Si perempuan malang itu pun kaget dan sedih. Setelah berkonsultasi ke beberapa kenalan dan bertanya ke pihak BPR tersebut, maka Bu Nensy menjajaki lebih lanjut perihal statusnya di bank syariah itu. Tapi informasi yang diperolehnya malah semakin membuatnya terhenyak sekaligus takut untuk melakukan transaksi perbankan, terutama pengajuan pinjaman kredit.

Sekalipun memang Bu Nensy yang kebetulan non muslim ini, memiliki buku tabungan/rekening di bank syariah dimaksud, namun selain jumlah saldonya sangat kecil, dia pun memang tak pernah memiliki kredit pinjaman seperti yang dinyatakan padanya.

Lalu dia mencari informasi lebih jauh seraya meminta pemulihan statusnya pada dokumen “BI-Checking untuk dan atas namanya”. Namun yang memprihatinkan, ternyata setelah lebih dari 3 bulan sejak diketahuinya dari bank BPR (tempat pengajuan kredit yang menolaknya) barulah catatan Kolektabilitas-5 untuk dan atas namanya dipulihkan sebagaimana diketahui melalui laporan “BI Checking” yang diperoleh dari BI melalui bank syariah tersebut.

Ternyata kemudian hari diketahui bahwa informasi pribadinya yang tersimpan pada bank syariah tersebut telah tertukar dengan debitur lain pada bank yang sama.

Padahal semua identitas keduanya saling berbeda sama sekali. Ibu Nensy mencoba mengingat-ingat dan berfikir lebih jauh. Pertama, Bu Nensy sama sekali tidak pernah menerima surat peringatan atau surat teguran apapun dari bank syariah yang menyatakan dirinya sebagai debitur kolektabilitas-5.

Kedua, kekeliruan catat dengan data tertukar atas nama nasabah/debitur lain itu telah berlangsung lebih dari setahun. Dia pun tak habis pikir, bagaimana bisa data-data pribadinya yang tersimpan di bank syariah itu tertukar dengan nasabah/debitur lain dan telah berlangsung lama, padahal saldo pada buku tabungannya tak sepadan dengan bayaran cicilan bulanan untuk pinjaman sejumlah Rp1,3 miliar?

Lucunya, walaupun pihak bank syariah terkait memiliki kewajiban melaporkan semua transaksi dan status keuangan seluruh nasabah dan/ atau debiturnya kepada pihak bank sentral (BI), mengapa pihak BI tak dapat menemukan kesalahan ini dan membiarkannya berlangsung berbulan-bulan?

Padahal jelas akan dengan mudah mendeteksi adanya selisih jumlah saldo dan atau ketidaksesuaian informasi antara nama, rekening, agunan, kredit dan cicilan antar nasabah yang tumpang tindih. Atau sebaliknya jika tidak memiliki sistem/cara mendeteksinya. bisa kita bayangkan apa yang terjadi.

Berapa banyak potensi kejahatan yang muncul, berapa banyak kejahatan perkreditan yang selama ini berlangsung? Hasil investigasi kasus semacam ini sangat banyak terjadi pada perbankan yang memiliki nasabah dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak.

Lebih mengejutkan lagi, dari hasil investigasi, juga penelusuran pada nama dan alamat nasabah/debitur yang informasi/datanya telah tertukar untuk waktu yang sangat lama dengan Bu Nensy itu, ternyata seorang pria yang cukup dikenal oleh lingkungannya sebagai “pemain mafia kredit perbankan”

Saat ini sekalipun telah melapor kepada pihak kepolisian setempat, kasus Bu Nensy masih belum jelas bagaimana akhirnya. Secara perdata, jelas Bu Nensy mengalami kerugian materil dan telah menjadi korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank syariah terkait.

Perbankan adalah salah satu urat nadi perekonomian Indonesia karena di sinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat setiap saat. Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama.

Namun, sesuai adagium “Akar dari semua kejahatan adalah uang dan dimana ada uang di sana ada potensi kejahatan”, maka kecenderungan potensi timbulnya praktek kejahatan dengan jumlah korban terbesar tentu ada di dunia perbankan.

Untuk mewujudkan tujuan perbankan, jaminan dan kualitas hubungan keterikatan (Perjanjian) perbankan dengan masyarakat menjadi yang utama. Namun dalam prakteknya pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Di mana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak berada dalam posisi tawar-menawar (bargaining position) yang menguntungkan, karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat di depan kedua pihak, melainkan disiapkan hanya oleh pihak bank.

Kiranya, segenap pihak terkait, dan yang berkewenangan terus mengupayakan / memperjuangkan hak-hak warga kelas bawah atas kasus-kasus dugaan kejahatan perbankan, termasuk bank syariah yang diharapkan menjadi salah satu pemangku kepentingan pembangunan ekonomi syariah di tanah air, agar semakin jauh dari praktek kejahatan sejenis ke depannya nanti.

Penulis, Charles HM Siahaan SH, Praktisi hukum, Badan Pendiri dan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Daulat Desa dan Gerakan Kebajikan Pancasila.

Tinggalkan Balasan