MENUJU DEMOKRASI BERADAB

0
130
views

DDC, Medan – Deklarasi kampanye damai yang diucapkan saat mengawali kampanye pada Pemilu 2019 lalu ternyata hanya pemanis di bibir semata, saat itu peserta pemilu berjanji, antara lain: melaksanakan kampanye pemilu tanpa hoaks, tanpa politisasi isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Namun janji manis itu ternyata tak sesuai dengan faktanya, ibarat panggang jauh dari apinya, miris sekali. Kita tahu, bahwa kemarin tepatnya 50 hari menuju penyelenggaraan pemilu pada 17 April 2019 ini, publik dikejutkan dengan beredarnya video kampanye hitam di berbagai media sosial. Kampanye hitam itu dilakukan di Karawang, Jawa Barat, dalam video yang viral itu terlihat sejumlah perempuan mendatangi rumah seseorang sambil mengatakan dalam bahasa daerahnya, kalimat yang diucapkan tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “2019 kalau dua periode, enggak akan ada suara azan, tidak ada lagi anak-anak yang mengaji, tidak ada lagi yang memakai kerudung, serta Perempuan dengan perempuan bisa menikah, & laki-laki dengan laki-laki bisa menikah”, Sungguh perbuatan keji dan tak beradab..!!

Kampanye hitam itu ditujukan kepada petahana, calon Presiden nomor urut 01 yang terhormat Bapak Ir.Joko Widodo, dengan pasangannya Bpk KH. Ma’ruf Amin. Video itu disebut kampanye hitam karena informasi yang disebarluaskan itu sangat jauh dari faktanya. Kampanye hitam yang menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan, terkait dengan kapasitasnya sebagai Pemimpin, hal ini juga bisa kita simpulkan, betapa masih memprihatinkan SDM Bangsa ini tentang pemahaman Pancasila kita.

Apresiasi layak kita berikan kepada pihak Kepolisian yang telah berhasil menangkap tiga perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam tersebut. Salah satu perempuan yang ditangkap ialah pemilik akun Twitter @citrawida5 yang diduga sebagai salah satu pengunggah video kampanye hitam itu. Ketiga terduga pelaku kini diperiksa di Polda Jawa Barat.

Kita merasa prihatin, karena semakin dekatnya ke Pemilu ini, kian gencar pula kampanye hitam yang diproduksi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, Tak hanya fitnah yang tidak berdasarkan data, upaya kotor lewat kampanye bernuansa SARA untuk menjatuhkan lawan politik pun seolah tiada habisnya.

Pemilu sebagai pesta demokrasi yang mestinya menjadi ajang adu gagasan malah terus menerus disesaki kampanye kebohongan. Seakan tidak ada lagi rasa risih mengumbar fitnah dan memutarbalikkan fakta. Bahkan Pemilu yang mestinya menggembirakan, dan menghadirkan kompetisi dalam harmoni nilai-nilai Pancasila, justru dibajak para penyamun demokrasi dengan terus memproduksi hoaks dan menebar ancaman serta ketakutan di benak publik.

Begitu kuatkah godaan kekuasaan, dan nafsu berkuasa hingga dengan kesadaran penuh menebar kampanye hitam seperti itu? Narasi tentang cita-cita besar pembangunan bangsa kita ditenggelamkan oleh Kampanye Hitam yang melecehkan akal sehat, sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan ketegangan dan gesekan di masyarakat.

Kampanye yang mestinya menjadi ajang jualan program dan pendidikan politik bagi rakyat, ternyata dibajak para penebar kesesatan untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Proses demokrasi yang mestinya bertujuan mencerdaskan pemilih agar rasional dalam menentukan pilihan politik, ternyata dibelokkan dengan agitasi berbau SARA dan kampanye hitam, Demokrasi dibajak seakan-akan hanya untuk kepentingan kekuasaan sesaat dan sesat semata.

Para pelaku kampanye hitam itu harus dimintai pertanggungjawaban hukum, sebab mereka telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi ‘Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon, dan/atau peserta pemilu yang lain’, Ancaman hukuman yang dituangkan dalam Pasal 521 menanti, yakni Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”

Kita pun harus tahu bahwa “Orang per orang yang melakukan kampanye hitam di media sosial juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), Ancaman hukumannya ialah 6 tahun penjara untuk pelaku kampanye hitam di media sosial.”

Pelaku lapangan kampanye hitam di Karawang sudah ditangkap, Polisi hendaknya mencari dan menangkap aktor Intelektualnya. Jangan biarkan Aktor Intelektualnya berkeliaran dan merekrut pelaku baru lagi untuk memproduksi dan menyebar kembali kampanye hitam sejenis itu..!!

Oleh sebab itu, saya mengajak, marilah saudara/i ku sebangsa dan setanah air, noda hitam kampanye sejenis itu harus terus kita “lawan, berantas dan singkirkan” secara lantang. Mari kita perjuangkan untuk mewujudkan “Indonesia Cerdas Aman Damai dan Sejahtera” yang dikandung dalam nilai-nilai kebajikan Pancasila itu sendiri.

Bersama-sama kita terus gaungkan “Api Kebajikan Pancasila” untuk melawan kampanye hitam itu, yang semoga saja menerangi hati dan pikiran rakyat, agar semangat Demokrasi yang Beradab di bumi Pertiwi ini tidak kalah oleh hoax dan fitnah. Sehingga niscaya Indonesia tetap sejuk nan indah dan damai, dan kita harap dalam waktu yang tersisa ke depan, Kampanye akan diisi dengan gagasan dan Pendidikan Politik sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salam Perjuangan,

Penulis, Mario Oktavianus Sinaga, Pendiri Komunitas GM “MARSIA”

Tinggalkan Balasan