Semangatnya WAPRESS Medan di Deklarasi Anti SARA dan Hoax di Istana Maimun dan Lapangan Merdeka

0
361
views

DDC, Sumut – Warung Apresiasi Medan (Wapress Medan) berpartisipasi aktif pada Deklarasi Anti Hoax, di Istana Maimun dan Lapangan Merdeka Medan, Sumut pada Minggu (27/01/18).

Braderrr Minor, vocalist band DENOT 7 yang juga penggagas Wapress Medan terlihat aktif dan atraktif di atas panggung membangkitkan suasana dan rasa persatuan bagi warga sumut. Dengan teriakan khasnya, lewat lagu karya ciptannya yang berjudul Jokowi 2 Periode, dan lagu kebangsaan seperti Indonesia Jangan Terbelah, Gebyar Gebyar, serta lagu Bagimu Negeri Braderr Minor tampak bersemangat dan sesekali diikuti para peserta aksi bernyanyi bersama.

“Wapress Medan merasa terpanggil untuk menyuarakan menolak Isu SARA, Anti Hoax, Fitnah dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2019 ini, sebab Persatuan Bangsa harus tetap dijaga, khususnya di Sumatera Utara ini, jadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga rasa persatuan itu,” terang Braderr Minor.

Braderr Minor selama ini dikenal luas sebagai vocalist band Denot 7 di Jakarta, dan telah menelurkan album yang diproduseri oleh Akal Liar Production, serta banyak terlibat di pagelaran musik se-Jabodetabek.

Dalam aksi itu ribuan massa Jaringan Kerja Warga (JKW) Berkah memadati area sekitaran Istana Maimun, Jalan. Pemuda pada Minggu (27/01) dalam rangka aksi damai mendukung Ir. Joko Widodo melanjutkan pemerintahan satu periode lagi.

Sepanjang Jalan Pemuda mengalami macet total karena aksi ini. Pihak Kepolisian harus merekayasa lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan. JKW Berkah menyerukan bahwa dalam 4 tahun terakhir politik kebijakan agraria Nasional mempunyai beberapa perbaikan yang penting.

Pertama, adanya segi keinginan politik (political will) Pemerintahan Joko Widodo yang berusaha mengerem laju eksploitasi berlebihan Sumber Daya Alam oleh industri skala besar. Beberapa contoh dari kawasan hutan untuk perkebunan sawi, moratorium (konversi) hutan primer dan larangan eksploitasi kawasan gambut.

Menurut JKW Berkah Pemerintahan Joko Widodo juga melaksanakan politik kebijakan kerakyatan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan struktur agraria pedesaan.

“Praktik kebijakan tersebut dapat dilihat dari keberpihakan pemerintah dalam memberikan Dana Desa (DD) yang besar pada seluruh desa, melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sertifikasi tanah masal, pembagian tanah atau redistribusi tanah dan perhutanan sosial (Social Forestry), ” ujar Harun Nuh, Pimpinan JKW Berkah. (DDC, Igan)

Tinggalkan Balasan