Salah Kaprahnya Prabowo Soal Presiden sebagai Panglima Hukum

0
111
views
Salah Kaprahnya Prabowo Soal Presiden sebagai Panglima Hukum

DDC, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate, menilai ambisi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, bahwa presiden menjadi chief of law enforcement officer atau panglima hukum tertinggi adalah pandangan yang salah kaprah.

Menurut Johnny, Konsep seperti itu hanya mungkin terjadi di negara yang pemimpinnya otoriter.

Diktator Vs Demokrasi

“Presiden bukan chief of law enforcement officer karena pemisahan lembaga negara. Kalau presiden mengambil alih chief of law enforcement officer, maka itu konsep demokrasi ingin digiring jadi konsep otoritarian. Ini diktator versus demokrasi,” kata Johnny usai debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari 2019.

Menurutnya, salah satu negara dengan konsep seperti ini adalah Hongkong, negara subordinasi di bawah pemeritahan Tiongkok. Konsep memimpin negara seperti memimpin provinsi.

Johnny pun miris dengan sikap Prabowo yang melihat masalah dari kasus per kasus. Menurutnya, permasalahan Indonesia yang kompleks membutuhkan peran dan sikap pemimpin yang arif dan bijaksana.

“Kita butuh pemimpin yang jelas konsep demokrasinya, jelas konsep hukumnya, bukan mengambil alih peran lembaga hukum dan diselesaikan di kantor presiden. Tidak tepat itu,” tegas Johnny.

Johnny menjelaskan peran kepala negara hanya sebagai koordinator lembaga-lembaga penegak hukum. Hal itu merupakan ciri-ciri dari negara berdemokrasi tinggi.

“Dan mengacu kepada norma-norma hukum bukan mengambil alih,” pungkasnya.

Sementara itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengapresiasi pendapat dari Capres Jokowi tentang gagasan pembentukan Pusat Legislasi Nasional.

“Ya itu sama, sejak dulu kan setiap pemilihan presiden selalu isunya itu. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi dalam penegakan hukum. Memang begitu dan itu bukan isu baru. Nah, sekarang apa yang dilakukan sebagai chief of law enforcement itu tadi membuat suatu, apa namanya, dapur penggodokan hukum sehingga tumpang tindih itu hilang,” kata Mahfud MD usai menonton debat.

Mahfud menilai pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih menguasai tema debat kali ini, yakni soal hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

“Bagus, lumayan menguasai masalah dan untuk bidang hukum ada yang baru, ya. Misalnya bagaimana membuat satu dapur penggodokan hukum. Itu saya kira penting karena kalau jawabannya hanya, misalnya, untuk hanya memperbaiki hukum, untuk mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu gagasan lama,” ungkapnya.

Mahfud Md mendukung ide capres petahana Joko Widodo yang mengusulkan pembentukan Pusat Legislasi Nasional. Ia juga berbicara mengenai pernyataan Prabowo Subianto mengenai chief of law enforcement officer.

Mahmud menjadi salah satu tamu undangan di debat perdana capres-cawapres yang digelar di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019) malam.

Menurut Mahfud, kedua pasangan calon juga telah mempersiapkan diri dengan matang. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengomentari pernyataan Prabowo yang menyebut presiden sebagai chief of law enforcement officer (panglima tertinggi dalam penegakan hukum).

Menurut Mahfud, pelibatan pakar-pakar soal legislasi tak cukup. Itu adalah gagasan lama yang jauh dari terobosan baru. Mahfud lebih mendukung gagasan Jokowi yang ingin membentuk Pusat Legislasi Nasional, yang nantinya akan dikontrol langsung oleh presiden.

“Misalnya ada satu dapur tadi untuk sinkronisasi setiap masalah hukum diolah di dapur yang sama, tidak sendiri-sendiri atau terpisah. Seperti sekarang ini kan sendiri-sendiri nih, departemen punya, daerah punya. Dapurnya nggak ada, maka jadi tumpang tindih. Tadi ada gagasan dua, ya. Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi itu saya kira bagus,” tutur Mahfud. (DDC, Igan)

Tinggalkan Balasan