Relawan AL-JAMIN Nusantara Sebut Fadli Zon Asal Bicara dan Sesat Pikir Menyikapi Kebijakan Pertanian Era Jokowi

0
235
views

DDC, Jakarta – Relawan AL JAMIN Nusantara atau Aliansi Jokowi Ma’ruf Amin Nusantara melalui Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, AL-JAMIN, Immanuel Hutapea bereaksi keras terhadap pernyataan Fadli Zon baru-baru ini yang mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-JK di bidang pertanian.

Immanuel Hutapea menyatakan bahwa pendapat Fadli Zon itu adalah keliru, bahkan sesat pikir. Pasalnya Fadli Zon berbicara asal-asalan alias tanpa data dan tanpa memahami betul tentang kebijakan dan capaian pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian.

AL JAMIN Nusantara

Fakta dan Data Kinerja Pemerintah di Bidang Pertanian

“Faktanya soal pangan di era pemerintahan Jokowi menuai banyak kemajuan. Pertama, hasil kajian yang dirilis setiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) yang menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke-69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1,” papar Immanuel.

“Berdasarkan data tersebut, sangat jelas bahwa kinerja pemerintah di sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan menunjukan hasil. Ini lembaga riset dunia yang mengeluarkan data lho, bukan asal ngoceh. Mewujudkan ketahanan pangan tentu tidak bertahap, dengan kerja keras dan konsep yang sistematis dan tertuang dalam Roadmap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah di Bidang Pertanian. Dengan demikian, data ini membuktikan bahwa saudara Fadli Zon telah SESAT PIKIR dan DUNGU berbicara soal pertanian dengan tanpa data sama sekali,” lanjut Immanuel Rabu (2/1/2019).

Kedua, beber Immanuel, di era Presiden Jokowi, setidaknya sudah dicabut 291 regulasi pertanian yang bersifat menghambat dan telah membentuk tim percepatan investasi. Misalnya, pengadaan pola tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar. Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering mengeluhkan soal benih, pupuk, air dan lainnya, Tapi sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan.

“Akibat dari deregulasi itu, investasi pertanian di tahun 2018 naik menjadi Rp 61 triliun atau 110 % dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp 29,3 triliun. Ini bukti nyata Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil mewujudkan ekosistem bisnis usaha tani di Indonesia dengan sangat bagus. Mudah-mudahan Fadli Zon tidak buta hatinya melihat data ini,” katanya.

Ketiga, dulu masyarakat mengeluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional seperti di bulan Ramadhan atau di jelang hari Lebaran, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, namun selama dua tahun terakhir, jelas terbukti pasokan cukup dan harga stabil. Begitu pun daya beli petani menguat. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) tahun 2017 sebesar 111,77, naik 5,39% dari 2014 hanya 106,05 dan Nilai Tukar Pertanian (NTP) tahun 2017 sebesar 102,25, naik 0,97% dibanding 2014 yang hanya 102,03.

“Itulah mengapa Inflasi kita terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian menyumbang penurunan Inflasi nasional tertinggi. Inflasi bahan makanan 2017 sebesar 1,26%, turun 88,9% sejak 2013 sebesar 11,35%. Lagi-lagi dengan data ini, Fadli Zon terbukti kedunguan dan kesesat-pikirannya itu,” tegas Immanuel.

Keempat, lanjutnya, data BPS pun menyebutkan jumlah penduduk miskin 3 tahun terakhir menurun. Tahun 2015 sebanyak 1.78 juta jiwa, 2016 turun 1.72 juta jiwa dan 2017 turun lagi sebanyak 16,31 juta jiwa. Jika dilihat pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 15,81 juta jiwa, turun 10,88% dibanding Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa.

“Artinya penurunan kemiskinan ini jelas akibat kebijakan pangan, karena penduduk di pedesaan sebagian besarnya adalah petani,” jelasnya.

Data BPS pun menyebutkan bahwa kinerja di sektor pertanian berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berkat ekspor pertanian yang terus meningkat. Nilai ekspor tahun 2017 sebesar Rp 441 triliun, naik 24,47% dibandingkan 2016 sebesar Rp 385 triliun. Alhasil, neraca perdagangan pertanian 2017 surplus Rp 214 triliun, lebih tinggi dari 2016 yang hanya Rp 142 triliun.

“BPS juga merilis PDB sektor pertanian 2017 sebesar Rp 1.344 triliun, naik Rp 350 triliun dari 2013 yang hanya Rp 995 triliun. Sekali lagi saya tegaskan, dengan data ini, Fadli terbukti lagi lagi sesat pikir dan dungu,” beber Immanuel.

Lebih lanjut Immanuel menegaskan di era Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian telah memblacklist 5 importir bawang putih nakal dan 5 importir bawang bombai mini. Bersama KPPU telah menindak kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya, bersama Satgas Pangan menindak 782 kasus dan tersangka, termasuk kasus beras PT IBU.

“Masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen seperti ini kan disikat habis di era Jokowi. Para mafia pangan tidak diberi ruang untuk menindas petani dan merugikan negara,” tegasnya.

“Bangsa ini kuat dibangun dengan optimisme dan sungguh-sungguh dengan program yang berkesinambungan. Karena itu, kami dari AL-JAMIN pun tidak memberikan ruang untuk orang dungu dan sesat pikir seperti Fadli Zon yang terus mencoba merusak bahkan membuat negara ini rusak dan ambruk dengan pemikiran sesatnya itu. Di mata Fadli pemerintah tidak pernah benar. Ini sangat merusak sehingga harus kita sikapi dengan tegas,” tandas Immanuel.

Fadli Zon diketahui sebelumnya menilai bahwa selama pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menjaga ekosistem bisnis usaha tani di Indonesia sepanjang tahun 2018. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kebijakan pemerintah di bidang pertanian tidak memiliki konsep dan konsistensi.

Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Gerindra itu, melontarkan pernyataan itu secara resmi melalui siaran pers pada Senin (31/12/18). (DDC, Igan)

Sumber Kabar Nusantara.

Tinggalkan Balasan