Sambut Hari HAM Sedunia Gerakan Jaga Indonesia Mengutuk Penembakan di Papua dan Soroti Pelanggaran Serius Lainnya

0
332
views

DDC, Jakarta – Menyambut Hari HAM Sedunia, pada Minggu (9/12/18) Gerakan Jaga Indonesia (GJI) menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan menyatakan sikapnya, yaitu mengutuk keras penembakan 31 pekerja konstruksi di Jigi, Kabupaten Nduga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada tanggal 2 desember 2018, dan mengakibatkan tewasnya puluhan pekerja tersebut.

Dalam rilis pers yang diterima DDC, GJI juga menuntut Pemerintah RI agar mengusut tuntas, menyeret pelaku kriminal aksi biadab tersebut ke hadapan hukum. Serta membongkar dalang dibalik peristiwa keji itu.

Kemudian GJI juga mendesak Pemerintah RI agar serius mencari akar permasalahan di Papua, menemukan solusi, serta menghentikan segala bentuk diskriminasi keamanan politik dan penegakan hukum di suruh wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua.

Terkait pelanggaran HAM secara menyeluruh di Indonesia akhir-akhir ini GJI menyoroti beberapa hal yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM serius, yaitu kegiatan Reuni 212 pada minggu, (2/12/18), yang telah mempertontonkan lemahnya rasa kebangsaan serta patriotisme, ditandai dengan maraknya bendera HTI (Ar-rayyah) atau panji perang yang menenggelamkan Bendera Merah Putih, Bendera Negara Republik Indonesia.

Humas GJI, Novy Viky Akihary dalam rilis tersebut menyatakan terdapat tulisan “NKRI NO, REFRENDUM YES” di acara reuni 212 itu, juga yel-yel, atau slogan-slogan yang mengarah kepada paham khilafah islamiyah yang bertujuan mengganti dasar negara Republik Indonesia.

Secara terang terangan mereka bertujuan menghianati kesepakatan kebangsaan Republik Indonesia sebagaimana awal negara Indonesia dibentuk dan diupayakan lewat keringat, darah dan air mata para pahlawan bangsa. GJI menyebut bahwa hal itu merupan bentuk diskriminasi keamanan politik, dalam penegakan Hukum dan HAM terhadap mayoritas masyarakat Indonesia yang memiliki sikap dan rasa nasionalisme.

Pembiaran atau bahkan keberpihakan kepada pemilik modal, telah menimbulkan rasa ketidakadilan, juga tidak adanya kepastian hukum terkait pemilikan dan pengelolaan tanah hak ulayat/hak adat yang berujung pada pertikaian kelompok, suku, serta antar golongan di satu sisi, menghadapi pemilik modal dan pemerintah di sisi lain. Akibat dari gelombang protes atas ketidakadilan tersebut, maka rakyat yang adalah pemilik sah dengan mudah dilabelisasi sebagai OPM. Hal ini juga dipahami GJI sebagai satu pelanggaran HAM serius.

Kemudian GJI juga menyikapi Gerakan HTI yang semakin masif unjuk gigi dengan menumpangi isu agama, yang juga merupakan pembiaran, yang tidak menutup kemungkinan adalah agen dari kekuatan asing yang bertujuan merebut Indonesia, termasuk kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia Timur.

Lebih lanjut GJI menyoroti pembiaran terhadap ancaman-ancaman atau bentuk aksi yang menimbulkan ketakutan masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi politik secara aman dan damai di Pilpres 2019. Menurut GJI itu memperlihatkan lemahnya pemerintah melakukan tindakan antisipatif terhadap segala bentuk pembusukan melalui Gerakan HTI dengan tujuan merebut kekuasaan lewat Pilpres 2019, jelas merupakan pelanggaran HAM.

Terakhir GJI mendesak Pemerintah mengusut tuntas dan membongkar dalang penculikan aktivis sejak tahun 1996 sampai tahun 1998, serta mengusut dan menuntaskan penembakan terhadap 4 mahasiswa pahlawan reformasi : Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Lesmana, dan Hery Hartanto. (DDC, Igan)

Sumber, Pers rilis GERAKAN JAGA INDONESIA dalam menyambut Hari Hak Asasi Manusia 2018.

Tinggalkan Balasan