GERAKAN DAULAT DESA DORONG PTPN BERDAYAKAN MASYARAKAT MENGELOLA PERKEBUNAN SAWIT

0
354
views
GERAKAN DAULAT DESA DORONG PTPN BERDAYAKAN MASYARAKAT MENGELOLA PERKEBUNAN SAWIT

DDC, Jakarta – Tahun 1911 di Sumatera Utara telah dikelola perkebunan kelapa sawit, demikian pula di Lampung dan Aceh. Sekarang ini kebun kelapa sawit sudah tersebar luas di berbagai propinsi lain termasuk di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua melalui proyek PIR atau perluasan usaha Perusahaan Perkebunan Negara (PPN), yang sekarang kita kenal dengan sebutan Perseoran Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN).

Sebelum perang dunia ke II, Sumatera Utara adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang berkembang terus hingga tahun 1980-an. Tanaman kelapa sawit menjadi komoditas primadona karena memberi keuntungan yang melimpah, sehingga arealnya pun terus diperluas.

Namun perluasan ini tidak juga membuat Indonesia menjadi penghasil utama minyak kelapa sawit. Sebab ternyata Malaysia adalah penghasil minyak sawit yang utama. Mengapa justru Malaysia sebagai penghasil utama minyak kelapa sawit? Jawabnya, adalah karena Malaysia mampu mengelola secara efisien serta didukung oleh penelitian dan pengembangan teknologi yang baik.

Data dan Fakta dari Primadona Menjadi Rugi

Pada tahun 1980-an perkebunan kelapa sawit telah berjasa memberikan keuntungan pada negara, dan idealnya saat ini semakin berkembang pesat untuk memberikan keuntungan lebih besar lagi kepada negara. Namun fakta berbicara lain, berikut beberapa data kerugian pengelolaan perkebunan kelapa sawit :

1. Tahun 2015 PTPN XIII yang mencakup wilayah kerja Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami kerugian hingga Rp 300 miliar. Mohammad Abdul Ghoni selaku Direktur Utama mengungkapkan bahwa harga komoditas sawit yang terpuruk tidak sejalan dengan pengembangan areal perkebunan yang terus dilakukan.
2. Hingga akhir Desember 2016 PTPN III (Persero) Holding Company mengalami kerugian mencapai Rp. 1,4 triliun. Kerugian ini dialami pada era kepemimpinan Elia Massa Manik, yang bahkan kemudian dipromosikan sebagai direktur utama Pertamina. Walau tak berselang lama menjabat Direktur Utama Pertamina, ia telah diganti.
3. Pada masa kepemimpinan Dasuki, PTPN IV Medan juga mengalami kerugian, namun Dasuki malah ditunjuk menggantikan Elia Masa Manik.

Berbagai alasan diajukan sebagai kambing hitam penyebab kerugian perkebunan kelapa sawit ini. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan bahwa kerugian itu lebih disebabkan faktor iklim yang membuat terjadinya penurunan produktivitas, yaitu penurunan produktivitas :
1. Tandan Buah Segar (TBS). Dari 18,08 ton/ha turun menjadi 16,48 ton/Ha.
2. CPO dari 4,09 ton/ha turun menjadi 3,66 ton/Ha.
3. Inti sawit dari 0,79 ton/ha turun menjadi 0,68 ton/Ha.

Selain faktor produksi, Yusri Usman mengatakan bahwa penurunan harga komoditas kelapa sawit juga menjadi penyebab meruginya beberapa PTPN. Namun timbul pertanyaan, mengapa perkebunan di Malaysia tidak mengalami kerugian dari faktor produksi dan turunnya harga komoditi kelapa sawit?

Jawabannya adalah karena penelitian dan pengembangan teknologi Malaysia tentang kelapa sawit ternyata jauh lebih berhasil, sehingga dapat menghasilkan Tandan Buah Segar 12 ton/ha. Bandingkan dengan di Indonesia yang hanya 3 ton/ha, sehingga peningkatan produksi bisa menutupi jika terjadi penurunan harga.

Lemahnya Fungsi Kepemimpinan

Rendahnya produksi Tandan Buah Segar menunjukkan kegagalan PTPN dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan kelapa sawit. Hal ini sangat prinsip, mengingat pengalaman Indonesia sudah sangat baik dalam mengelola tanaman kelapa sawit. Pun para ahli kita banyak, dan anggaran PTPN juga berlimpah sebelum merugi.

Lalu apa masalahnya?. Meruginya beberapa PTPN membuktikan bahwa fungsi kepemimpinan dan pengawasan amat lemah. Pengelolaan manajemen seperti Auto Pilot, ada atau tidak pimpinan sama saja. Maka akibatnya rutinitas pergerakan perusahaan ada di tangan pekerja lapangan, sehingga produksi tidak meningkat. Dan saat terjadi penurunan harga langsung merugi, di tambah lagi dengan banyaknya kebocoran anggaran. Akibatnya faktor penelitian dan pengembangan teknologi gagal karena kurangnya anggaran.

Kepemimpinan manakah yang lemah? Kalau mau jujur, tentu Direktur Utama sebagai pihak yang mengelola, namun faktanya Direktur Utama yang mengakibatkan meruginya PTPN malah dipromosikan. Ini merupakan kesalahan fatal dalam pemberian reward and punishment dalam penempatan jabatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada rasa tanggung jawab, dan rasa malu di benak pejabat.

Seharusnya pejabat yang bersangkutan mundur karena merasa malu atas tanggung jawabnya yang lemah, tetapi malah dengan bangga menerima promosi jabatan. Seharusnya Menteri BUMN juga mundur karena merasa malu telah mempromosikan pejabat yang gagal. Tapi nyatanya ia cuek saja tanpa merasa bersalah atau terbebani.

Keinginan Masyarakat Saat Ini

Perlu kita ingat bahwa sejak awal PPN/PTPN mendapat fasilitas atau kemudahan dalam penguasaan lahan untuk perluasan areal. Konon ada tanah masyarakat yang belum mendapat ganti rugi, artinya bahwa dari segi modal sangatlah terbantu. Lebih dari lima ratus ribu hektar tanah dikelola oleh PTPN untuk perkebunan sawit. Seharusnya PTPN memberikan sumbangan keuntungan yang besar kepada negara serta mensejahterakan masyarakat di sekitar perkebunan. Akan tetapi nyatanya malah merugi. Di sisi lain para pengusaha dan masyarakat yang hanya memiliki lahan terbatas, malah dapat meraup keuntungan. Aneh kan?

Fakta saat ini bahwa masyarakat kurang respek terhadap PTPN, karena kurang berpartisipasi PTPN untuk mensejahterakan rakyat di sekitarnya. Luasnya lahan yang di kuasai PTPN namun selalu membawa kerugian membuat masyarakat kecewa, sehingga masyarakat pun mengusulkan agar lahan perkebunan diberikan saja kepada rakyat untuk ditanami kelapa sawit dan dikelola sendiri.

Tandan Buah Segar yang dihasilkan nantinya wajib dijual kepada PTPN untuk pengelolaan selanjutnya. Dengan demikian PTPN dapat mengurangi karyawan, cukup diisi oleh manajemen saja. Program ini diyakini akan menguntungkan masyarakat, PTPN dan Negara.

Sikap Gerakan Daulat Desa

Merenung-renungkan persoalan dalam dunia persawitan ini, khususnya yang dikelola oleh PTPN, maka Gerakan Daulat Desa bersikap untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam mengelola tanaman kelapa sawit, bekerja sama dengan PTPN untuk sepenuhnya mensejahterakan rakyat, dan menguntungkan PTPN dalam membantu keuangan negara.

Gerakan Daulat Desa juga mendorong agar KPK, Penyidik Polri serta Kejaksaan bersinergi dalam mengungkap kebocoran anggaran di PTPN yang merugi, dan semua pihak yang bertanggung jawab membuat kerugian pada PTPN agar segera mengundurkan diri. (DDC, Igan)

Penulis, Victor Edison Simanjuntak, Sekjend Gerakan Daulat Desa (GDD).

 

Tinggalkan Balasan