Pelajaran Berharga dari Demografi Masa Kolonial

0
352
views
Korps MARSOSE, Serdadu Pribumi Pelayan Ratu Belanda.

DDC, Jakarta – Dalam rangka mempersiapkan sensus penduduk 2020, BPS menggelar acara Seminar Internasional Persiapan Sensus Penduduk 2020 di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (14/11/2017). Acara tersebut menghadirkan perwakilan dari BPS, Kemendagri, Guru Besar Ekonomi, dan Perwakilan Biro Statistik dari luar negeri.

Hasil Sensus Penduduk 1930, di masa kolonial, memberi banyak pelajaran. Betapa bangsa yang besar, tetapi dengan mudah dikuasai oleh bangsa kecil. Terlepas dari pemberontakan yang heroik di beberapa tempat, secara umum anak-anak bangsa ini, dari perspektif demografis, ”dengan gembira” mendukung penjajah. Mengapa hal ini terjadi?

Pelajaran sejarah selama ini tidak pernah menyajikan data bagaimana distribusi dan komposisi demografis penduduk penjajah di tanah jajahan dan apa maknanya. Bidang keilmuan sejarawan memang bukan mengandalkan data kuantitatif. Sebaliknya, bagi statistisi, data kuantitatif sangat menarik, misalnya dalam menelaah laporan yang terhimpun dalam ”Volkstelling: Overzicht Voor Nederlandsch-Indie” 1930. Publikasi statistik ini memperlihatkan tidak saja sekadar angka penduduk, tetapi juga mentalitas kita sebagai bangsa yang lemah.

Penduduk ”Nederlandsch-Indie”

Armada VOC datang ke Nusantara hanya membawa ratusan orang, dipimpin oleh Cornelis de Houtman tahun 1596. Mereka dengan mudah mendarat dan disambut dengan damai. Pada tahun 1622 VOC memiliki 143 anggota pasukan keamanan. Dari jumlah itu, hanya 57 orang Belanda, sisanya adalah tenaga bayaran dari sejumlah negara di Eropa.

Tahun 1674 penduduk Jawa telah mencapai 3 juta orang. Batavia waktu itu telah dihuni oleh 27.068 penduduk; dan jumlah penduduk Eropa—yang terdiri atas beragam asal-usul karena pegawai VOC direkrut dari sejumlah negara—sebanyak 2.024 orang saja.

Penguasaan VOC kemudian diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Setelah lebih dari 300 tahun bercokol di Indonesia (Nederlandsch-Indie), tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia berkembang pesat mencapai 60,7 juta jiwa, dengan komposisi 59,1 juta penduduk pribumi (inlanders), 240.417 orang Belanda dan turunan Eropa lainnya, keturunan China berjumlah 1,2 juta jiwa (lima kali lipat jumlah orang Belanda), sisanya penduduk keturunan Arab dan lainnya.

Dari total 240.000-an penduduk Belanda di Indonesia, 193.000 orang tinggal di Pulau Jawa. Sedikit sekali yang menyebar di luar Jawa. Di seluruh Sumatera yang berpenduduk 8,2 juta jiwa, hanya 28.496 orang Belanda. Di Kalimantan dan Sulawesi yang jumlah penduduknya telah mencapai 6,4 juta jiwa, hanya 14.000 orang Belanda, termasuk bayi dan orangtua.

Penduduk Belanda (dan turunan Eropa lainnya) umumnya terkonsentrasi hanya di beberapa kota besar, seperti Jakarta (37.100 orang), Surabaya (25.900), Bandung (19.600), Semarang (12.600), Malang (7.400), dan Bogor/Buitenzorg (5.200). Di luar Jawa hanya tiga kota yang penduduk Belanda-nya lebih dari 2.000 orang, yaitu Medan (4.300), Padang (2.600), dan Makassar (3.400). Selebihnya, penduduk Belanda menyebar dalam jumlah yang sangat kecil.

Sekadar contoh, di Bekasi yang jumlah penduduknya pada tahun 1930 telah mencapai 202.000 jiwa, hanya ada 22 penduduk Belanda (sekitar lima rumah tangga). Di wilayah-wilayah kecil lainnya: di Menggala Lampung ada 8 penduduk Belanda, di Tandjung Balai hanya ada 10 orang, Kotagede – Yogya 22 orang. Angka-angka ini memberi makna, penduduk Belanda berani tinggal di bagian mana pun wilayah Indonesia walaupun hanya 2-3 keluarga.

Tidak mungkin mereka berani kalau tidak ada kenyamanan, dukungan, dan penghargaan dari penduduk di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain, pribumi takut mengganggu karena walau tidak ada tentara Belanda, tetapi aparat desa, polisi, dan tentara pribumi yang bekerja untuk Belanda jumlahnya sangat banyak dan menekan.

Dijajah tentara sendiri

Tahun 1930, sebagian anak bangsa ini tengah bangkit nasionalismenya, terutama setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, tetapi sebagian besar penduduk yang sudah relatif terdidik justru masih nyaman mendukung pemerintah penjajah. Mereka yang telah melek huruf, dapat membaca huruf Latin, sebanyak 6,4 persen dari total penduduk.

Mereka ini, 274.802 orang, menjadi aparat desa yang membantu penuh pemerintahan penjajah. Birokrasi pemerintahan Belanda, di luar pemerintahan desa, digerakkan oleh pribumi. Dari 80.000 pegawai pemerintah, 70.000 (69.939 orang) adalah pribumi dan hanya 8.235 orang Belanda dan 2.360 turunan China. Pribumi telah menjadi alat terpenting.

Apa yang mencengangkan kita adalah kekuatan tentara Nederlandsch-Indie berjumlah 45.740 orang. Dari jumlah tersebut, 37.704 orang atau 82,4 persennya adalah pribumi. Di Jawa hanya 6.637 tentara Belanda dan 26.026 tentara yang pribumi. Di luar Jawa jumlah tentara Belanda lebih kecil, 1.378 orang, dan pribuminya 7.594 orang. Seluruh polisi di Nederlandsch-Indie (Indonesia) berjumlah 35.840 orang, 34.340 orang atau 95,8 persen adalah pribumi.

Angka-angka yang disebutkan ini sangat meyakinkan kita bahwa Indonesia dijajah oleh tentara dan polisi anak bangsa sendiri. Satu keluarga Belanda dapat tinggal di mana saja karena tentara dan polisi yang orang pribumi ada di mana-mana.

Modal sosial yang lemah

Mudahnya VOC masuk dan ”disambut damai”, kolaborasi antara elite lokal dan penjajah, dan dukungan sebagian besar rakyat yang relatif terdidik mengukuhkan ratusan tahun penjajahan. Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena rendahnya modal sosial penduduk di Nusantara.

Ciri modal sosial yang rendah, masyarakat tercerai-berai dan jatuh ke dalam setidaknya tiga jenis krisis: krisis kepercayaan antarsesama, krisis empati, dan krisis kemanusiaan. Krisis akibat modal sosial yang rendah di awal masa VOC tersebut tampaknya terus berlanjut hingga kini!

Mari kita tengok ke dalam. Krisis kepercayaan telah membuat kita saling curiga antar-anak bangsa. Krisis empati membuat kita ”tega” dan kurang peduli akan situasi yang dialami saudara kita yang lain. Krisis kemanusiaan menyebabkan kita tak saling mencintai antar manusia.

Akibat dari ketiga jenis krisis budaya ini, masyarakat dari dulu hingga sekarang jatuh dalam suasana mirip dengan apa yang disebut oleh Alberto Melucci sebagai krisis identitas: homelessness personal identity (ketunawismaan identitas diri).

Masyarakat kehilangan orientasi nilai dan juga kehilangan otonominya. Sistem pemerintahan dan organisasi sosial masyarakat, sebelum datangnya penjajah, masa penjajahan, dan setelah merdeka, yang totaliter telah memberangus segala bentuk kreativitas, kemandirian, perasaan berharga (sense of efficacy), dan kebersamaan dalam masyarakat. Hanya dengan ratusan tentara, penjajah dapat menaklukkan Nusantara.

Indonesia baru saja memperingati HUT ke-73 kemerdekaannya. Namun, setelah 73 tahun merdeka, kita tampaknya masih gagap untuk keluar dari suasana ketercerai-beraian. Budaya saling menghujat, saling menjatuhkan, dan saling fitnah terwarisi turun-temurun sejak masa awal VOC sampai hari ini.

Kita mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan tingkat pendidikan, tetapi ketika modal sosial yang ada di masyarakat lemah, sepertinya ada bom waktu yang bukan tidak mungkin akan memperlemah bangsa ini. Jangan sampai penjajahan bentuk lain oleh sekelompok kecil orang mengulang sejarah masa lalu kita. Dirgahayu Indonesia.

3 September 2018 • 03:00 WIB

Penulis, Jousairi Hasbullah. Statistisi Pensiunan BPS; Lulusan Flinders University, Australia

Tinggalkan Balasan