Nur Mahmudi Ismail jadi Tersangka Korupsi, PKS Mengaku Kaget

0
394
views

DDC, Depok – Politikus PKS yang juga Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Nur Mahmudi diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat.

“Iya (tersangka), pada 20 Agustus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Selasa (28/8/2018) malam.

Menurut Argo, penetapan itu berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. Sehingga, polisi menetapkan politikus PKS itu sebagai tersangka.

“Ditemukan dua alat bukti yang cukup,” ujarnya. Namun, Argo mengaku tak mengetahui apakah Nur Mahmudi ditahan atau tidak.

“Itu hak penyidik ya,” ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi tak hanya menetapkan status tersangka kepada Nur Mahmudi. Tapi juga kepada mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto. Dari hasil penyidikan, diduga kerugian akibat tindak pidana korupsi ini mencapai Rp 10,7 miliar.

PKS Depok Mengaku Kaget

Sementara itu, PKS Depok mengaku kaget mengetahui penetapan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka dugaan korupsi. Apalagi mereka mendapat kabar dari media massa bukan dari kepolisian yang menyelidiki kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok tersebut.

“Kami baru tahu juga dari media. Terus terang kami pun kaget mendengar berita tersebut,” kata Humas DPD PKS Depok, Bramastyo Bontas ketika dikonfirmasi, Selasa (28/8).

Untuk selanjutnya, PKS Depok akan melakukan koordinasi. Setelah itu menentukan sikap ke depannya.

“Begitu clear permasalahan, kami akan konpers secepatnya. Untuk selanjutnya partai akan berkoordinasi terlebih dahulu terkait berita tersebut. Setelah itu akan menentukan sikap ke depan,” tuturnya.

Kasus korupsi ini telah bergulir di Tipikor Polresta Depok sejak Oktober 2017. Dari hasil serta penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan pada Januari 2018, n setelah memeriksa 87 saksi, status penyelidikan pun naik ke penyidikan.

“Ketika dilakukan ekspos penaikan status kita belum mengekpos nama tersangka, “ jelas Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Depok, Ajun Komisaris Bambang..

Tak dibeberkannya tersangka ke publik, tambah Bambang, karena saat itu penyidik sedang meminta BPKP Jawa barat untuk melakukan audit dan melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok. “ Sekarang hasil audit BPKB sudah turun maka diekspos selanjutnya akan menentukan pemeriksaan tersangka,” jelas Bambang.

Proyek Fiktif

Dari informasi yang diperoleh Media Indonesia, Selasa (28/8/18) menyebutkan, proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru 2015 dengan nilai anggaran dari APBD sebesar Rp17 miliar merupakan proyek fiktif.

Dikatakan proyek fiktif, sebab akses jalan dengan panjang 500 meter lebar 6 meter tersebut sudah dibebaskan oleh pengembang yang sedang membangun Apartemen disana.

“Pengembang Apartemen telah mengeluarkan dana pembebasan kepada 16 pemilik sertifikat dengan nilai sebesar Rp17 miliar, “ kata seorang sumber yang dipercaya .

Dia menyebut kasus korupsi ini akan menyeret sejumlah kalangan DPRD Kota Depok. Sebab, anggaran proyek pelebaran jalan Nangka tidak lepas dari peran DPRD.

“ APBD sebesar Rp17 miliar bisa cair setelah adanya paripurna DPRD 2015, “ pungkasnya.

Kepala seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Edwin Kadarusman Sitompul mengatakan kasus pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka, Nur Mahmudi dan Prihanto menunjuk pihak Dinas PUPR Kota Depok sebagai perantara dan eksekutor pelepasan 16 sertifikat milik 16 warga RT 003 RW 01 Kelurahan Sukamaju baru, Tapos. Kami (PUPR) dijadikan bemper oleh Nur Mahmudi dan Prihanto,“ ucapnya. (DDC, Igan)

Sumber, Media Indonesia.
Editorial, Yulius L Tarigan.

Tinggalkan Balasan