Ketua Umum GMPK, Bibit Samad Rianto Melantik DPD – GMPK Konawe Selatan Periode 2018-2023

0
221
views
Bibit Samad Rianto, Ketum GMPK usai melantik DPD GMPK Konawe Selatan.

Daulatdesa.com, Sulteng – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Periode 2018 – 2023 wilayah kerja Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum DPP – GMPK/Ketua Satgas Dana Desa RI, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bibit Samad Rianto, MM yang didampingi oleh Wakil Bupati Konsel, Dr. H. Arsalim Arifin, SE,M.si,  Rabu ( 25/7/2018).

Acara diadakan oleh Camat Lainea Asbauri Tamburaka. S. Hut sebagai tuan rumah, bertempat di Balai Serbaguna Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP – GMPK yang juga mantan Komisioner KPK, Bibit Samad Riyanto menyampaikan bahwa saat ini korupsi sudah menggurita, dan menurut pengalamannya, selama 30 Tahun sebagai Polisi dan 10 Tahun sebagai Dosen Pencegahan Kejahatan di PTIK menemukan teori bahwa kejahatan termasuk di dalamnya korupsi merupakan fenomena gunung es (Iceberg Fenomenon). Dimana korupsi diibaratkan es yang berada di atas permukaan air laut, yang secara kasat mata dapat dilihat dari penghasilan resmi namun jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya tidaklah seimbang.

“Yang terjadi itu karena manakala bertemunya 4 unsur yakni, adanya niat, kesempatan, kemampuan dan sasaran yang cocok, kemudian mengapa seseorang melakukan korupsi, jawabannya terletak pada bongkahan es yang berada di permukaan laut, yang jika tidak dicairkan bawahnya tersebut dan hanya atasnya, maka korupsi akan terus terjadi hingga kapanpun,” jelas Samad.

Menurut Ketua Umum GMPK, Bibit Samad, ada 5 sektor yang sangat rawan untuk disalahgunakan.

Pertama, mencakup Lokasi, pemasok anggaran, pengguna anggaran, disparitas pendapatan.
Kedua, manusia yang berjiwa koruptor.
Ketiga, barang atau aset negara, dan barang sitaan.
Keempat, mencakup perizinan, penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan proyek.
Kelima, menyangkut kebijakan, dan pemborosan  dimana kesemuanya bisa dicegah jika dipantau dengan serius oleh pihak terkait, dan melibatkan langsung masyarakat yang kritis.

“Serta menghilangkan persepsi berbeda tentang korupsi yang berkembang di tengah- tengah masyarakat. Di antaranya persepsi bahwa korupsi dianggap suatu kebiasaan, dan dianggap salah pengelolaan yang ketika kedapatan, organisasi tempatnya bernaung berusaha menutupi dan melindunginya,” lanjutnya.

Berangkat dari hal tersebut, lanjut Samad, untuk mencegah korupsi terus terjadi maka lahirlah GMPK yang juga menjawab rasa gundah masyarakat atas mengguritanya korupsi di negeri ini. Bahkan Dana Desa yang bertujuan mensejahterahkan rakyat juga tidak luput dari penjarahan korupsi yang tidak sesuai cita2 pejuang proklamasi.

Tetapi dengan program Nawacita pemerintah saat ini, terbersit harapan untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah indonesia dengan hadirnya lembaga anti korupsi.

“Maka GMPK dibentuk oleh masyarakat, bukan sebagai lahan mencari kerja tetapi merupakan lahan pengabdian putra-putri bangsa yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya dan dilakukan secara konsisten, punya pengetahuan, kemauan dan kemampuan, dengan sasaran penggarapan meliputi 3 kegiatan entitas yakni publik, privat, dan entitas sosial,” urainya.

“Jadi ketika ada warga GMPK dalam menjalankan kegiatannya yang tidak memiliki jiwa, kemauan dan niat seperti diatas untuk memberantas korupsi, maka saya persilahkan mengundurkan diri atau akan tersingkir dengan sendirinya. Selamat bekerja yang baru di lantik dan marilah kita kawal pembangunan di Konsel ini dengan niat tulus dan penuh komitmen serta konsisten sehingga terwujud konsel yang maju dan bebas korupsi,” pungkas Samad.

Sementara itu dalam penjelasannya, Wabup Konsel, Arsalim Arifin yang juga dilantik dan didaulat sebagai Dewan Pembina GMPK Kab. Konsel Periode 2018-2023, mengatakan bahwa untuk memerangi dan memberantas korupsi tidak akan tercapai jika tidak dibarengi suatu komitmen. Ia juga mengajak perlunya mendorong perubahan sistem yang saat ini berjalan, karena kadang sistem juga yang membuat seseorang salah jalan, dan diperlukan kehadiran suatu lembaga yang membantu mengontrol dan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta perlunya saling sinergi antar lembaga dalam mendorong dan mencegah terjadinya korupsi di semua sektor.

“Dalam hal ini, Pemda Konsel sudah membentuk satgas anti korupsi  bersama kejaksaan, kepolisian dan pihak terkait, dan kedepannya GMPK akan dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, pengawasan dengan lebih mengedapankan aspek pembinaan dan menjadi mata telinga Pemda untuk selalu menyampaikan ketika ada kekeliruan ataupun indikasi korupsi lainnya yang terjadi, baik di instansi maupun di pemerintahan desa,” tutur Arsalim.

“Jadi, selamat bertugas kepada pengurus yang baru dilantik, bekerjalah secara sungguh-sungguh, proaktif, masif, tanpa ada kepentingan, intervensi dan tanpa pamrih serta menjadi mitra Pemda yang baik, yang ikut melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat, yang mana Pemda Konsel siap membuka diri demi terwujudnya Pemerintahan Konsel yang bersih dan bebas korupsi,”
tutup Arsalim. (DDC-Igan)

Tinggalkan Balasan