Jarkom Desa : Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Harus Diperkuat

0
397
views
Jaringan Komunikasi Desa

Daulatdesa.com, Jakarta – Persoalan penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai di 2017. Penguatan instrumen monitor dan evaluasi (monev) dana desa 2018 harus diperkuat.

Sekretaris Jenderal Jaringan Komunikasi Desa (Jarkom Desa), Burhanudin El Arif menilai persoalan penyalahgunaan dana desa menjadi catatan penting dalam pengelolaan dana desa di 2017.

“Penggunaan dana desa ada yang efektif, dimana secara administratif bisa berjalan. Tapi fakta bahwa ada kepala desa yang nakal, mengambil keuntungan dari dana desa juga masih banyak,” ujar Burhanudin saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/12).

Berdasarkan pemantauan Jarkom Desa, dana desa dapat menjadi efektif jika jatuh ke tangan kepala desa yang kreatif, ditambah dengan positifnya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan. Untuk itu, Burhanudin memberi catatan agar penguatan kompetensi kepala desa dan peningkatan partisipasi masyarakat desa harus menjadi program prioritas di 2018.

“Maklum saja, baru kali ini desa diberi kepercayaan mengelola, merencanankan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana yang demikian besar,” ungkap Burhanudin.

Ia juga berharap ada terobosan dalam program penguatan dan pelatihan kepala desa, serta program peningkatan partisipasi publik di 2018.

Hindari model penguatan kepala desa yang bersifat pelatihan massal, itu tidak efektif. Harus lebih personal dan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil,” usulnya.

Terlebih lagi di 2018 pemerintah akan menggenjot program Padat Karya Tunai. Jika tidak dikawal dengan baik, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persoalan baru.

“Jangan sampai dengan program padat karya tunai nanti desa justru memaksakan atau mengada-adakan kegiatan agar dana desa bisa terserap, program ini perlu persiapan matang,” tegasnya.

Burhanudin sendiri sesungguhnya mempertanyakan efektifitas program Padat Karya Tunai terhadap pengentasan kemiskinan. Sebab, berdasarkan pengalaman, model padat karya jauh dari efektif, tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Dari pada dana sebesar itu digunakan untuk program padat karya tunai yang diragukan efektivitasnya, menurut Burhanudin, lebih baik pemerintah memberi perhatian lebih pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan BUMDes di 2018.

“Saya mendorong efektivitas BUMDes karena malah akan lebih mampu menjawab persoalan kemiskinan, dan ekonomi desa akan lebih menggeliat daripada program padat karya,” tegasnya.

Seperti diberitakan bahwa pemerintah mencanangkan Program Padat Karya Tunai. Program ini dibiayai dari 30 persen dana desa 2018, atau sebesar 18 triliun rupiah. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah. (DDC-Igan, Jarkom Desa)

Tinggalkan Balasan