Mantan Koruptor Dilarang Menjadi Legislatif?

0
407
views
Rachmad Dharmawan, SH.

daulatdesa.com, Jakarta – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 14 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah disahkan dan diundangkan. PKPU itu efektif mulai diberlakukan sejak 12 April 2018 yang lalu. Di dalam PKPU tersebut, pada salah satu pasalnya telah mengatur dengan tegas, salah satu syarat menjadi Bakal Calon Anggota DPD adalah “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya PKPU No. 14 Tahun 2018 tersebut, jelas sudah bahwa mantan koruptor tidak bisa menjadi Bakal Calon Anggota DPD. Bagaimana dengan mantan koruptor yang ingin mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota? Apakah juga dilarang seperti halnya Bakal Calon Anggota DPD? Ternyata hingga hari ini permasalahan itu masih menjadi perdebatan banyak kalangan.

Pro dan Kontra

Berbeda halnya dengan draf rancangan PKPU tertanggal 5 April 2018 yang digunakan sebagai bahan uji publik. Rancangan PKPU itu sedianya akan digunakan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat-syarat bagi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada salah satu pasal dalam draf PKPU tersebut mengatur mengenai persyaratan bagi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Draf PKPU Pasal 8 ayat 1 poin j mengatur bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”. Draft PKPU itu sampai detik ini masih menjadi polemik dan perdebatan, akan disetujui dan ditandatangani atau tidak oleh Menteri Hukum dan HAM?

Ada beberapa elemen masyarakat yang menganggap, jika draft PKPU tersebut disetujui serta diundangkan, sehingga diberlakukan sebagai aturan dalam syarat menyaring Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka dianggap sebagai aturan yang diskriminatif. Aturan itu dinilai membatasi kebebasan orang atau individu dalam bidang politik. Aturan itu dianggap telah menghilangkan hak politik warga negara.

 Namun sebagian masyarakat lain menyetujui agar draft PKPU segera ditandatangani dan diberlakukan yang mengatur tentang pesyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Upaya ini sebagai tindakan nyata untuk memberikan efek jera maupun hukuman sosial bagi mantan koruptor yang berambisi menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Alasannya cukup jelas, mantan koruptor telah melakukan kejahatan korupsi, maka tidak pantas mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Apakah pertimbangan itu sudah pantas dan dinilai cukup fair? Bagaimana jika mantan koruptor tersebut semasa menjalani hukumannya betul-betul sudah bertobat? Bukankah mereka sudah menjalani masa hukumannya dengan baik? Bukankah salah satu fungsi hukuman itu adalah memberikan efek jera bagi pelaku yang telah divonis?

Indahnya Demokrasi

Memang sepantasnya mantan koruptor mendapatkan sanksi politik dan sosial secara tegas. Namun, hendaklah kita mencermati dan menakar permasalahan itu dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 240 mengatur mengenai syarat bagi Bakal Calon Anggoa DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa mantan koruptor atau mantan terpidana korupsi tidak dilarang mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/ Kota.

Secara garis besarnya, mantan koruptor atau mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara hirarkis, PKPU berada di bawah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi, bagaimana mungkin PKPU bertentangan atau menabrak undang-undang yang ada di atasnya?

Oleh karena itu, tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai apakah mantan koruptor boleh mencalonkan diri atau tidak menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Mengapa demikian? Karena memang sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Namun demikian, bagaimana jika memang nantinya draf PKPU mengenai syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat larangan bagi mantan koruptor untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disetujui dan disahkan sehingga menjadi aturan dalam penyelenggaraan Pemilu?

Terhadap pengesahan draft PKPU tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Selain itu, dalam ayat (2) pada pasal itu juga diatur “Bawaslu/pihak yang dirugikan atas berlakunya peraturan KPU berhak menjadi Pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ayat 1”.

Jika memang PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya pengujian peraturan KPU terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Hanya saja masalahnya, permohonan pengujian itu dibatasi paling lama 30 hari sejak peraturan KPU tersebut diundangkan. Selanjutnya Mahkamah Agung akan memutus penyelesaian mengenai pengujian peraturan KPU yang dimaksud paling lama dalam 30 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

Jadi, disahkan maupun direvisi ketentuan PKPU tersebut oleh para pihak yang berwenang, semua pihak tetap mempunyai upaya yang dilindungi oleh payung hukum. Pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum tetapi dengan dibatasi waktu pengujiannya ke Mahkamah Agung. Hal itu merupakan sebuah keadilan dalam sistem hukum kita. Sebab, ada pihak yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan, dan ada juga pihak yang diberikan hak untuk menguji produk peraturan tersebut ke Mahkamah Agung. Dengan catatan memang peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

Pihak-pihak yang dirugikan bisa mengajukan permohonan pengujian atas aturan itu. Itulah indahnya demokrasi di negeri kita. Mari, sukseskan setiap tahapan dan proses politik yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu kita. (DDC-Igan)

Rachmad Dharmawan, S.H (Praktisi Hukum dan Pengamat Pemilu)

Tinggalkan Balasan